Mahasiswa Indonesia di 25 Negara Kecam Sweeping Buku Kiri

das_kapitals

Sebanyak 123 mahasiswa yang kini menempuh pendidikan di 25 negara, yang tergabung dalam ‘Lingkar Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri’ mengecam tindakan refresif aparat polisi dan TNI terkait akses atas pengetahuan, termasuk aksi sweeping buku yan dinilai berbau ‘kiri’ atau komunisme akhir-akhir ini.

Menurut forum mahasiswa ini melalui rilis ke sejumlah media, Selasa (16/5/2016), peristiwa pelarangan diskusi, pemutaran film, dan pembubaran pementasan teater, yang berlanjut dengan penyisiran buku-buku oleh aparat keamanan, menjadi kabar yang santer terdengar belakangan dari tanah air. Secara masif, berpola, dan tiba-tiba, peristiwa-peristiwa tersebut juga dibarengi dengan penangkapan dan intimidasi terhadap individu dan kelompok yang menyimpan dan menggunakan atribut yang secara sepihak ditafsirkan sebagai promosi komunisme.

“Lingkar Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri, menyatakan sikap menolak atas cara-cara yang ditempuh negara tersebut. Jejaring mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di berbagai belahan dunia ini menyatakan dengan tegas bahwa peristiwa penggeledahan dan penyitaan buku oleh aparat keamanan, yang merampas hak orang untuk mengakses pengetahuan, adalah sebentuk sikap anti-intelektual,” ungkap rilis tersebut.

Forum kemudian menilai negara sedang melakukan perbuatan melanggar hokum dan mengabaikan hak-hak sipil yang dilindungi oleh konstitusi di Republik Indonesia.

“Kalau ini dibiarkan, cara-cara tersebut bisa diartikan sebagai operasi teror negara terhadap warganya.”

Dikatakan juga bahwa, situasi ini berpotensi menciptakan rasa tidak aman bagi warga negara untuk berpikir dan berpendapat, yang berimbas pada praktik-praktik swa-sensor pengetahuan dan kebuntuan gagasan.

“Padahal, rasa aman, terutama rasa aman mengakses pengetahuan, adalah prasyarat yang mutlak dibutuhkan bagi kemajuan suatu bangsa. Pengetahuan, menurut kami yang hingga siaran pers ini beredar terdiri dari 123 mahasiswa di 25 negara, adalah kunci untuk  membebaskan keterjajahan, seperti yang sudah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ini. Hanya dengan begitu, cita-cita Indonesia untuk bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar lain di dunia dapat dicapai.”

Forum ini selanjutnya menuntut agar negara taat konstitusi dengan menjamin rasa aman warga negara dalam berpikir dan berpendapat. Jaminan ini sudah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

“Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjalankan kewajibannya dalam memimpin pelaksanaan tercapainya hak warga negara untuk hidup bebas dari rasa takut dan merdeka dalam mengakses pengetahuan. Presiden harus menghentikan penggunaan alat-alat negara yang represif dan tidak melalui kaidah hukum.”

Sebut Kata ‘Bom’ di Bandara Pejabat dari Papua Ini Diamankan

bom

Ilustrasi (Sumber gambar: http://www.republika.co.id)

Seorang penumpang Lion Air bernama Yoseph Tabuni terpaksa diamankan otoritas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, setelah menyatakan ada ‘bom’ di tasnya, Kamis 5 Mei 2016.

Pada saat melalui pemeriksaan keamanan di SCP transit Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, sekitar pukul 23.00 Wita, Yosep menolak tas jinjingannya untuk diperiksa manual oleh petugas avsec.

Ketika ditanya apa isi botol dalam tasnya, yang bersangkutan kemudian mendorong petugas Avsec tersebut dan mengatakan isi tasnya adalah BOM.

Mendengar ucapan yang bersangkutan, petugas Avsec kemudian melakukan pemeriksaan manual terhadap tas tersebut, namun dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya BOM yang dimaksud.

Petugas Avsec lainnya kemudian melaporkan ke SCP Security Team Leader terkait kejadian tersebut dan selanjutnya dibawa ke Posko Security untuk proses introgasi bersama dengan pihak Lion Air, Polsek Bandara, TNI AU dan Otoritas Bandara Wilayah V.

Dari hasil introgasi diperoleh keterangan yang bersangkutan merupakan penumpang transfer Lion Air JT-926 dari Denpasar dan akan melanjutkan penerbangan ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Lion Air JT-798.

Menurut pengakuan Yoseph, dia mengucapkan kata “BOM” tersebut karena emosi barangnya harus diperiksa.

Selanjutnya penerbangan yang bersangkutan dibatalkan dan diserahkan ke PPNS Kemenhub untuk proses lebih lanjut.

Setelah proses investigasi, Yoseph baru bisa melanjutkan perjalanan namun harus menandatangani surat pernyataan.

Yoseph sendiri merupakan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Puncak Intan, yang baru saja mengikuti Diklat Kepegawaian, Administrasi dan sosialisasi Peraturan Pemerintah bersama tiga staff nya di Denpasar Bali.

Proses Seleksi Calon Komisioner KPI Dinilai Tidak Transparan

Proses seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019 tengah berlangsung. Sayangnya, proses ini dinilai oleh KNRP (Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran) berlangsung secara tidak transparan.

Hal ini terindikasi dari sulitnya akses informasi mengenai orang-orang yang melamar sebagai komisioner KPI. Meski proses pendaftaran calon dilakukan secara online, data-data pelamar tidak bisa diakses online.

KNRP adalah koalisi yang terdiri dari 20 organisasi masyarakat sipil dan 131 akademisi juga aktivis yang peduli pada demokratisasi penyiaran. Tujuan koalisi ini adalah memastikan 3 agenda penyiaran yang berlangsung di tahun ini, yakni revisi UU penyiaran, perpanjangan izin siar 10 stasun televisi bersiar nasional, dan seleksi KPI berjalan sesuai dengan kepentingan publik.

“Jangankan data pelamar, informasi mengenai tahapan-tahapan seleksi pun tidak diumumkan,” ungkap Lestari Nurhayati, Dosen LSPR (London School of Public Relation) yang juga tergabung dalam KNRP.

Menurutnya, tanpa transparansi, sulit bagi publik untuk mengawal proses seleksi.

“Partisipasi publik adalah prasyarat demokrasi. Apalagi, KPI adalah wakil publik dalam penyiaran. Harapan dan dukungan publik mutlak dibutuhkan jika kita ingin KPI menjadi lembaga yang berwibawa,” ungkap Lestari seraya berharap tahapan selanjutnya dalam proses seleksi dilakukan secara terbuka.

Belajar dari pemilihan komisioner KPI periode 2013-2016 lalu, proses yang tertutup cenderung menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan seperti partai politik dan pemilik media. Laporan majalah Tempo edisi 20 Januari 2014 bertajuk “Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran” menujukkan adanya indikasi kecurangan dalam proses seleksi periode tersebut.

Hasil uji kompentensi calon komisioner dikesampingkan sementara orang-orang yang memiliki nilai buruk dalam uji kompetensi justru diloloskan karena kedekatan dengan lembaga penyiaran atau pun partai politik.

Muhamad Heychael, Direktur Remotivi yang juga anggota KNRP menilai, dampak proses tersebut bisa dirasakan secara langsung oleh publik hari ini, yakni lemahnya kinerja komisioner KPI.

Hasil survei Remotivi menunjukkan bahwa 94% publik tidak puas dengan kinerja KPI. Pasalnya, KPI tidak tegas dalam penegakan aturan penyiaran. Dalam riset yang lain, Remotivi menjukkan bahwa sanksi KPI hanya basa basi belaka, tidak menimbulkan efek jera pada pelanggar aturan penyiaran. Lemahnya penegakan aturan adalah salah satu indikasi dari lemahnya komitmen komisioner pada kepentingan publik.

Tugas berat kini ada di pundak 9 orang panitia Seleksi (Pansel) yang telah ditunjuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Eni Maryani, Dosen Komunikasi Universitas Padjadjaran yang juga anggota KNRP menambahkan “memastikan berjalannya proses secara transparan adalah salah satu prioritas Pansel”.

“Transpransi ini bisa dilakukan setidaknya melalui 3 hal. Pertama, secara terbuka mengumumkan tahapan-tahapan proses seleksi agar publik dapat memantau tiap prosesnya. Kedua, mempublikasi data pelamar yang telah lolos seleksi administratif, sehingga publik bisa memeriksa rekam jejak masing-masing pelamar. Terakhir, menjelaskan indikator penilaian secara mendetil, sehingga publik bisa menilai sejauh apa visi kepentingan publik, yakni kompetensi dan integritas, menjadi acuan dalam proses pemilihan ini,” ujar Eni.

Semangat yang sama juga Eni harapkan berlaku di DPR. Sebab, pada akhirnya DPR-lah yang akan memilih 9 nama dari 27 nama yang akan dihasilkan pansel lewat proses yang kini tengah berjalan.

Untuk memastikan hadirnya transparansi dalam proses seleksi calon komisioner KPI periode ini, KNRP mengajak publik untuk mengawal prosesnya secara bersama. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan turut memberi informasi dan penilaian atas nama-nama yang diloloskan oleh Pansel ataupun DPR nantinya. (Rilis)

Inspirasi dari Limalas: Ketika Perempuan Pulau Bertani Organik

Limalas 01

Di musim kemarau, Mama Angela dan sejumlah warga Limalas lainnya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari sayuran organic, khususnya sawi. Sayuran produk Limalas ini bahkan dipasarkan hingga daerah-daerah lain sekitar (Foto: Wahyu Chandra/mongabay.co.id).

Mama Angela tersenyum. Setiap beradu mata dengannya ia pasti tersenyum. Memperlihatkan giginya yang kemerahan. Seperti orang Papua lainnya, Ia memang hobi mengunyah sirih dan pinang. Meski usianya sudah 40 an tahun namun ia tetap terlihat sangat bersemangat bekerja.

Siang itu, Rabu (21/10/2015), saya berkunjung ke kebun sayuran organik yang dikelolanya bersama belasan perempuan warga Kampung Limalas Timur lainnya. Luasnya tak sampai satu hektar, namun hamparan lahan yang dulunya tandus dan tak terkelola ini tampak hijau dengan beragam sayuran, dengan dominasi sayuran sawi.

“Ini sudah hampir panen, masih sedikit lagi,” katanya sambil menyirami sayuran sawi yang terlihat besar dan sehat. Kebun sayuran ini adalah salah satu sumber mata pencaharian tambahan warga Limalas di musim kemarau.

Angela adalah warga Kampung Limalas Timur, Distrik Misool Timur, Raja Ampat, Papua Barat. Ibu rumah tangga ini adalah Ketua Kelompok Embun Pagi, sebuah kelompok ekonomi pemberdayaan perempuan di Misool Timur, yang dibentuk awal 2015 lalu, salah satu dampingan dari The Nature Conservancy (TNC) di Raja Ampat.

Meski tergolong baru, namun semangat Angela dan anggota Kelompok Embun Pagi lainnya untuk berusaha sangat besar. Belum sebulan setelah dibentuk mereka langsung tancap gas. Mereka mengelola sejumlah unit usaha keluarga, mulai dari pertanian organik, minyak kelapa, dan abon ikan.

Menurut Angela, kalau dulunya warga yang terlibat menanam sayuran ini hanya beberapa orang saja, kini jumlahnya semakin bertambah.

“Ini sudah banyak yang mau ikut menanam karena hasilnya bisa menambah penghasilan keluarga,” katanya.

Uniknya, lahan yang digunakan tersebut adalah milik pribadi Angela, warisan dari ayahnya. Namun ia mengaku ikhlas digunakan orang lain untuk ditanami. Setiap orang bebas untuk datang menanam semampu yang bisa dikelola.

“Semampu mereka saja dan berapa banyak bibit dimiliki. Ada yang menanam sampai 12 bedengan. Ada juga yang cuma 5 bedengan saja.”

Meski awalnya hanya diperuntukkan untuk anggota kelompok Embun Pagi, yang berjumlah 19 orang, kini Angela membebaskan setiap orang untuk datang menanam.

Banyaknya warga yang kemudian tertarik untuk terlibat dalam aktivitas penanaman sayur ini tak terlepas dari keuntungan yang diperoleh. Dengan hanya memiliki 10 bedengan sawi saja misalnya, setiap orang bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp 1 juta per bulan, dengan perhitungan bahwa mereka panen tiap minggu.

“Tiap minggu kalau panen hasilnya tidak tentu, kadang bisa sampai Rp 300 ribu, tapi juga kadang hanya Rp 90 ribu saja. Tergantung jumlah sayuran yang bisa kami panen,” tambah Angela.

Dalam setiap bedengan biasanya bisa dihasilkan 20 – 40 ikat sawi, yang dijual seharga Rp 3000/ikat. Setiap minggu akan ada pedagang pengumpul yang datang, yang kemudian menjualnya ke daerah-daerah sekitar Limalas dengan harga Rp 5000/ikat.

“Kebanyakan dibeli oleh karyawan PT Yellu Mutiara. Sebagian besar sayuran mereka asalnya dari sini,” jelas Angela.

Tidak hanya sayuran organik, Kelompok Embun Pagi juga mengelola usaha pembuatan minyak kelapa skala rumah tangga. Berbeda dengan sayuran, warga yang terlibat di usaha ini seluruhnya dari anggota kelompok.

Bahan baku utama, buah kelapa mudah diperoleh di daerah ini, dan selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk kopra.

“Kalau kelapa diolah dalam bentuk minyak hasilnya bisa lebih banyak, apalagi pasarnya sudah jelas,” papar Mama Rachel, anggota Kelompok Embun Pagi lainnya.

Masyarakat Limalas selama ini sebenarnya memang dikenal ahli dalam membuat minyak kelapa, hanya saja produksinya terbatas untuk konsumsi pribadi atau dijual di sekitar desa saja. Dengan produksi yang lebih banyak, kini mereka mencoba untuk menjual ke daerah-daerah sekitarnya.

Meski masih tradisional dalam pengolahan, namun kelompok ini mencoba lebih modern dalam hal pengemasan. Minyak kelapa dijual tidak hanya dalam kemasan botol, namun juga menggunakan bahan plastik tebal seperti halnya pada produksi minyak terkenal Bimoli.

Menurut Mama Rachel, produksi minyak kelapa mereka saat ini masih terbatas menyesuaikan dengan pasar yang ada. Mereka bahkan belum mematok harga jual yang tinggi, meski itu berarti mereka hanya mendapatkan potensi keuntungan yang kecil.

“Kalau mau dihitung-hitung ini masih jalan di tempat. Tapi namanya juga baru mulai produksi, kita belum fokus pada keuntungan yang banyak tapi pada keaktifan anggota kelompok,” jelas Mama Rachel.

Usaha lain yang kini tengah dikembangkan adalah pembuatan abon ikan tenggiri dan baubara, yang bahan bakunya banyak ditemukan di perairan Limalas.

Keterampilan membuat abon ikan ini diperoleh dari hasil kunjungan belajar ke Makassar, yang difasilitasi oleh TNC dan Pemda Raja Ampat pada April 2015 silam.

Kini mereka telah berupaya untuk memproduksi abon ikan ini sendiri secara mandiri, sambil terus meningkatkan kualitas.

“Kita masih terus belajar agar hasilnya bisa sama dengan yang di Makassar. Kita sudah coba dan ternyata banyak yang suka,” ungkap Mama Rachel.

Menurut Lukas Rumetna, Papua Bird’s Head Porpolio Manager TNC, tujuan utama TNC mendukung kelompok Embun pagi ini adalah agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam menjaga kawasan yang ada di sekitar mereka, melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

“Kita ingin menunjukkan bahwa jika sumber daya alam yang ada di sekitar tidak dikelola dengan baik, maka aktivitas seperti yang mereka lakukan sekarang ini tidak akan berjalan baik untuk jangka panjang. Dengan menjaga alam, menjaga sumber daya laut, maka ada hasil-hasil yang bisa dimanfaatkan,” ujar Lukas.

Buktinya, menurut Lukas, dari sejumlah informasi yang dikumpulkan TNC dari masyarakat diketahui bahwa sekarang ini produksi ikan di Limalas mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Dalam kaitannya dengan upaya konservasi yang kita lakukan di Raja Ampat ini, maka ini juga termasuk aspek pemanfataannya. Bagaimana memaksimalkan sumber daya yang sudah ada dan sekaligus memberi perubahan yang positif.”

Terkait keberadaan kebun sayuran organik, Lukas menambahkan, bahwa meskipun usaha berkebun sayuran ini sebenarnya sudah lama dilakukan, namun kemudian diberikan penguatan pada pengelolaan secara organik, yang tidak tergantung pada bahan-bahan kimiawi.

“Kalau tanahnya masih baik maka tak usah pakai bahan kimiawi. Kita bantu dengan memberikan pelatihan cara-cara budidaya sayuran yang baik dikerjasamakan dengan pihak pemda yang terkait.”

Untuk usaha minyak kelapa, tidak hanya peralatan dan modal awal, TNC juga memberikan pelatihan pembuatan minyak kelapa sesuai standar dan cara pengemasan yang lebih baik. Hal yang sama dilakukan untuk usaha pengolahan abon ikan.

“Kita berikan modal usaha, lalu kunjungan belajar ke daerah lain, serta pelatihan-pelatihan manajemen usaha, keuangan dan hal-hal pendukung lainnya. Kita berharap agar nantinya produk abon ikan ini bisa diproduksi dengan baik, yang bisa diterima semua konsumen dari seluruh Indonesia, sehingga kita juga bantu untuk sertifikasi MUI dan Dinas Kesehatan.”

Ke depan, Lukas bermimpi produksi abon dari Limalas bisa menjadi komoditas khas Limalas, yang bisa diperdagangkan hingga ke Raja Ampat, Sorong, dan bahkan daerah lainnya di Indonesia.

“Kita akan bantu hingga usaha ini bisa benar-benar berkembang dengan baik, termasuk dalam hal promosinya.”

Dipilihnya Limalas sebagai sasaran dampingan program ini, meskipun tidak termasuk dalam kawasan konservasi di Raja Ampat, menurut Lukas, mengingat pentingnya Limalas dan kampung-kampung sekitarnya sebagai daerah penyangga, yang berada di pinggiran kawasan konservasi.

“Artinya, kalau aktivitas yang dilakukan di kampung-kampung ini merusak, seperti pengeboman dan pembiusan ikan, maka itu pasti akan mempengaruhi daerah yang termasuk dalam kawasan konservasi.”

TNC juga, menurut Lukas, ingin menjadikan Limalas sebagai kampung percontohan yang sukses memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya tanpa melakukan aktivitas pengrusakan.

Di Misool sendiri, menurut Lukas, aktivitas destructive fishing masih sering dilakukan di sejumlah kampung. Salah satu yang paling ekstrim adalah Kampung Wjim, yang masih bertetangga dengan Limalas.

“Dengan adanya aktivitas positif di Limalas maka kita ingin memberikan contoh kepada warga Kampung Wjim, bahwa sebenarnya tanpa melakukan aktivitas pengeboman pun sebenarnya masih terdapat aktivitas altrenatif yang sangat baik sebagai sumber pendapatan ekonomi.”

Penulis: Wahyu Chandra

Sumber: http://www.mongabay.co.id

 

Keren…Kabupaten Raja Ampat Luncurkan Modul Pendidikan Lingkungan Hidup

boegisgen.com

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati sampaikan pidato peluncuran  modul PLH_foto Nugroho Arif Prabowo_TNC Bupati Raja Ampat, Abdul Faris menyampaikan pidato peluncuran modul PLH (Foto:  (Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

Sejak pertengahan tahun 2015, The Nature Conservancy (TNC) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat dan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) telah mengembangkan modul program pendidikan lingkungan hidup yang fokus pada pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah dasar khususnya kelas IV dan V.

Setelah melalui serangkaian lokakarya, akhirnya tepat di Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2016, modul tesebut secara resmi diluncurkan oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati untuk kemudian dapat diterapkan di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Raja Ampat.

Kepulauan Raja Ampat yang terletak di jantung segitiga karang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Data menunjukkan bahwa Raja Ampat merupakan rumah bagi 75% jenis terumbu karang di dunia dengan 553 jenis terumbu karang dan 1.437 jenis ikan karang.

Perairannya yang kaya menyediakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi lebih dari 40.000 penduduk. Masyarakat lokal di…

View original post 172 more words

Keren…Kabupaten Raja Ampat Luncurkan Modul Pendidikan Lingkungan Hidup

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati sampaikan pidato peluncuran  modul PLH_foto Nugroho Arif Prabowo_TNC

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris menyampaikan pidato peluncuran modul PLH (Foto:  (Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

Sejak pertengahan tahun 2015, The Nature Conservancy (TNC) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat dan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) telah mengembangkan modul program pendidikan lingkungan hidup yang fokus pada pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah dasar khususnya kelas IV dan V.

Setelah melalui serangkaian lokakarya, akhirnya tepat di Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2016, modul tesebut secara resmi diluncurkan oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati untuk kemudian dapat diterapkan di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Raja Ampat.

Kepulauan Raja Ampat yang terletak di jantung segitiga karang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Data menunjukkan bahwa Raja Ampat merupakan rumah bagi 75% jenis terumbu karang di dunia dengan 553 jenis terumbu karang dan 1.437 jenis ikan karang.

Perairannya yang kaya menyediakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi lebih dari 40.000 penduduk. Masyarakat lokal di Raja Ampat mempunyai kaitan budaya dan hak kepemilikan tradisional yang kuat atas wilayah baik darat maupun laut.

Pada kondisi ini, mengenalkan upaya untuk menjaga lingkungan sejak dini kepada anak-anak melalui pendidikan lingkungan hidup menjadi penting. Pendekatan dalam modul pendidikan lingkungan hidup yang mengintegrasikan beberapa cabang ilmu mengenai perikehidupan manusia serta kaitannya dengan berbagai aspek, sangat kontekstual dengan situasi saat ini.

Dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai sumber belajar menjadikan siswa memiliki kemampuan untuk melakukan analisa mengenai permasalahan lingkungan serta memahami tentang cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara baik dan berkelanjutan.

“Semoga isi dan pesan yang terkandung dalam modul ini selain dapat menambah pengetahuan tentang ilmu kelautan juga dapat memberikan pesan pelestarian sumber daya laut khususnya sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat.”

Faris berharap dengan adanya modul ini, anak didik dapat lebih mencintai dan menghargai segala bentuk anugerah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena sumber daya alam yang mereka miliki ini hanya merupakan titipan yang harus dijaga untuk generasi yang akan datang* (rilis)

KOMPAS.COM Dinilai Keliru Beritakan Suku Tobelo Dalam

kompas

Capture berita kompas.com yang dipermasalahkan (Sumber: kompas.com)

Oleh: Faris Bobero (www.kabarpulau.com)

Berita di kompas.com edisi Rabu (20/4/2016) berjudul “Keluar Hutan Cari Makanan, Warga Suku Togutil Serang Perusahaan” dinilai sejumlah pihak sebagai berita yang keliru.

Menurut Syaiful Madjid, staf pengajar di Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, tidak hanya keliru dalam pemberitaan, penyebutan Suku Togutil pun sebenarnya sudah keliru, karena itu adalah istilah orang luar kepada Suku Tobelo Dalam yang tinggal di hutan Halmahera.

“Jadi, salah kalau orang menyebut Suku Togutil. Tidak ada suku Togutil di Malut,” ungkap Syaiful, yang saat ini  sedang meneliti tentang kehidupan Suku Tobelo Dalam, O’Hongana Manyawa yang tinggal di hutan, Kamis 21 April 2016, sebagaimana dikutip dari www.kabarpulau.com.

“Saya sudah konfirmasi ke teman-teman Suku Tobelo di sana, bahwa tidak ada penyerangan Suku Tobelo Dalam ke PT Bumi Jaya Utama,” katanya.

Lebih jauh Syaiful menjelaskan bahwa selama ini masih banyak orang bahkan media melakukan stereotype terhadap Suku Tobelo Dalam, bahkan melabelkan Suku Tobelo Dalam sebagai orang jahat.

Syaiful, menjelaskan, ada dua penyebutan untuk Suku Tobelo dalam istilah lokal yakni, O’Hongana Manyawa, penyebutan untuk Suku Tobelo yang tinggal di dalam hutan, dan O’Hoberera Manyawa, Suku Tobelo yang tinggal di luar hutan.

O’Hongana Manyawa sendiri adalah Suku Tobelo Dalam, atau biasa disebut komunitas Togutil, mereka pun punya tradisi menjaga hutan. “Apa yang diistelahkan Negara terkait hutan produksi dan hutan lindung itu sudah diterapkan komunitas Tugutil sejak turun-temurun,” jelasnya.

Munadi, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara mengatakan, pemberitaan kompas.com tersebut telah menyudutkan warga atau suku Asli di sana.

Hal ini karena banyak wartawan yang tidak bersentuhan langsung dengan komunitas Togutil dan mempunyai pandangan buruk terhadap Suku Tobelo Dalam.

“Sudah banyak kasus wartawan yang tidak berada di lapangan, atau tidak bersentuhan dengan Komunitas Togutil memberitakan Orang Togutil menyerang Camp perusahaan. Padahal kenyataannya tidak begitu,” kata Munadi.

Selain itu, Munadi mengatakan, secara organisasi, AMAN mengutuk pemberitaan yang menyudutkan orang Tobelo Dalam di wilayah Woesopen, bahwa mereka menyerang camp perusahan itu tidak sepenuhnya benar. Harus dibedakan menyerang dan kelompok ini berkunjung ke camp.

Orang lari meninggalkan lokasi itu karena sudah tertanam di otaknya bahwa Tobelo Dalam itu orang jahat jadi harus menghindar.

“Bahwa Kompas.com memberitakan Suku Tobelo Dalam dengan menyebut Suku Togutil keluar ke kampung Kotalo, itu tidak benar. Kelompok ini hanya sampai di camp perusahan yang jaraknya sangat jauh,” kata Munadi.

Munadi yang juga warga Weda, Halmahera Tengah mengatakan, kejadian tersebut bukan terjadi di luar hutan seperti berita kompas.com itu terjadi di dalam hutan. Hutan tempat hidup orang Tobelo Dalam.

Bahkan, menurut Munadi, yang harus dipahami juga oleh orang luar maupun oknum wartawan adalah, perusahan HPH beroperasi di Woesopen yakni wilayah hidup Suku Tobelo Dalam. Justeru yang terganggu adalah Suku Tobelo yang tinggal di wilayah tersebut.

“Saya melihat ada upaya mengkriminalisasi kelompok Tobelo Dalam. Saya pun curiga perusahaan akan menggunakan alasan kejadian ini untuk mengamankan investasinya dengan bantuan Negara. Sebab, Hal ini sudah terjadi berulang kali,” katanya.

“Olehnya itu, AMAN desak kepada pemegang izin dan kepada negara untuk menghargai hak hidup Suku Tobelo Dalam. Jangan merampas ruang hidup mereka,” tambahnya.

(Faris Bobero)

Sumber: http://www.kabarpulau.com

Rumah Kompos dan Kemandirian Petani Aunupe Konawe Selatan

Kompos 02

Jika tidak sedang di kebun, para ibu-ibu petani ini berkumpul di rumah kompos mengumpulkan bahan-bahan pembuatan kompos dan beraktivitas secara bersama. Dengan adanya peralatan bantuan BI kini pekerjaan mereka jauh lebih mudah. Foto: Wahyu Chandra

Desa Aunupe, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, memiliki tanah yang subur. Masyarakatnya sebagian besar hidup dari bertani dan berkebun. Sayangnya selama ini pengelolaan pertanian tidak dikelola dengan baik.

Ketergantungan pada pupuk dan pestisida alami sangat besar, tidak hanya berdampak pada kesuburan tanah tapi juga dengan besarnya biaya produksi.

Kondisi ini berlanjut hingga sekitar September 2014 lalu, ketika proyek Agroforestry and Forestry in Sulawesi: Linking Knowledge with Action (AgFor) di Sulawesi Tenggara datang memperkenalkan program kemitraan. Salah satu bagian dari program kemitraan ini petani diajari berbagai metode pertanian yang lebih modern dan juga ramah lingkungan.

Mereka belajar banyak hal, mulai dari teknik okulasi, stek dan pengelolaan kebun yang lebih baik. Petani juga belajar membuat bahan pupuk organic yang pembuatannya dilakukan secara bersama di sebuah rumah kompos.

Sri Utami (30), salah seorang petani yang juga pengelola rumah kompos ini menjelaskan bahwa keberadaan rumah kompos ini sangat membantu warga untuk menghasilkan kompos dalam skala besar.

“Kalau dulu bikin kompos secara manual itu agak repot, karena harus mengumpulkan bahan yang diangkut secara terpisah. Proses pembuatannya pun agak repot karena harus mencacah bahan satu persatu. Waktunya bisa lebih lama untuk sekali produksi,” katanya ketika ditemui Mongabay, Rabu (17/2/2016).

Rumah Kompos ini dibangun atas dukungan dari Bank Indonesia atas fasilitasi dari AgFor. Sejak berdirinya, sekitar Agustus 2015 silam, rumah kompos ini sudah melakukan empat kali produksi dalam skala besar.

“Sekali produksi bisa menghasilkan sekitar 100 karung kompos. Selain digunakan sendiri oleh anggota kelompok sekitar 25 orang, juga kita jual ke petani lain seharga Rp 25 ribu per karung,” jelas Sri.

Kebutuhan warga Desa Aunupe terhadap pupuk kompos ini cukup besar. Apalagi dengan adanya kelangkaan pupuk sejak beberapa tahun silam, yang berdampak pula pada harga pupuk yang semakin tinggi.

Kompos 01

Di rumah kompos ini warga yang tergabung dalam Kelompok Belahar Sumber Sari bisa memproduksi kompos dalam skala besar. Sekali produksi bisa menghasilkan 100 karung kompos, yang selain digunakan untuk lahan sendiri juga untuk ke petani lain. Foto: Wahyu Chandra

“Kalau pupuk kimiawi itu dalam satu hektar kita butuh 5 zak pupuk dengan harga Rp 135 ribu per zak atau sekitar Rp 500 ribuan lah. Kalau untuk pupuk kompos ini kita tak keluarkan biaya. Paling korban di tenaga dan waktu saja,” tambah Sri Utami.

Menurut Maskur (40), Ketua Kelompok Belajar Tani Sumber Sari, yang ditugasi mengelola rumah kompos ini, proses pembuatan pupuk yang relative mudah ini membuat petani tidak begitu kesulitan dalam proses pembuatannya. Bahan pembuatan pupuk pun cukup tersedia di sekitar kebun, seperti pelapah pisang, dedaunan, sisa serbuk gergaji atau sekam, ampas sagu, kotoran sapi dan M4 sebagai bahan pencampur.

“Kalau kotoran sapi biasanya kita beli di desa sebelah dengan harga Rp 15 ribu perkarung. Butuh hanya beberapa karung saja untuk sekali produksi. Untuk M4 bisa dibeli di toko atau dibuat sendiri,” jelasnya.

Untuk memproduksi 100 karung pupuk kompos ini biasanya membutuhkan waktu hingga sebulan lebih. Mulai dari proses pencampuran hingga penyungkupan dengan karung. Tujuannya untuk mempercepat proses penguaraian bakteri.

Keberadaan rumah kompos ini membantu karena keberadaan alat-alat pendukung seperti mesin cacah, peralatan untuk pencampuran kompos serta sebuah motor angkut, yang seluruhnya merupakan bantuan dari BI.

“Berbagai peralatan ini membuat proses pebuatan kompos bisa leboh mudah dan cepat. Tinggal kami melakukan pembagian tugas dan waktu kerja bagi anggota kelompok yang seluruhnya merupakan petani. Biasanya kita bekerja setiap Senin atau Jumat, ketika sedang istirahat dari kebun,” jelasnya.

Usaha pembibitan tanaman

Tidak hanya pembuatan pupuk kompos, keberadaan program Agfor juga membantu petani dalam hal peningkatan pengetahuan dan kapasitas dalam hal pembibitan. Sejumlah tanaman yang kini banyak dibibit antara lain lada, cengkeh, durian dan karet.

Menurut Maskur, pembinaan pada petani melalui program AgFor ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelatihan dengan praktek langsung di kebun masyarakat. Bedanya dengan pelatihan lain adalah pada metode pembelajaran.

“Kita langsung praktek di kebun sendiri, tidak hanya sekedar teori di dalam kelas saja. Dalam prosesnya pun kami saling berbagi, baik antar petani sendiri maupun dengan penyuluh pendamping sendiri.”

Dalam proses belajar ini, petani juga mempelajari beragam teknik pembibitan yang tidak pernah diajarkan selama ini. Jika dulu tidak ada proses pemilihan bibit yang baik dan sekedar tanam saja, kini melalui proses stek dan okulasi bisa diperoleh hasil yang lebih baik.

“Dulu misalnya pada tanaman lada, bibit lebih banyak menggunakan sulur cacing, namun ternyata dari pelatihan dikeahui justru sulur panjat yang lebih baik. Ini yang membuat banyak petani yang tertarik terlibat. Begitupun dalam proses okulasi yang sulit dilakukan, namun kini sudah banyak petani yang bisa melakukannya.”

Kini, hampir seluruh warga telah memiliki lahan pembibitan sendiri. Bibit lada dan cengkeh jadi primadona karena prosesnya yang lebih mudah, cepat dan gampang dijual. Selain untuk digunakan sendiri, bibit-bibit ini juga sudah dijual ke petani-petani lain, termasuk dari desa lain.

Dari hasil pembibitan ini sendiri potensi keuntungan cukup besar. Jika seorang petani saja memiliki bibit lada sebanyak 2000 pohon, maka sekali pembibitan mereka bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp 6 juta – Rp 10 juta dengan harga bibit Rp 3000 – Rp 5000 per pohon. Sejumlah petani bahkan ada yang memiliki 5000 bibit.

Lukman Tumaleno, Kepala Desa Aunpue, menyatakan bahwa keberadaan rumah kompos dan kelompok belajar ini memberi harapan baru bagi warga di tengah semakin langka dan mahalnya pupuk di pasaran dan ketersediaan bibit tanaman yang terbatas.

“Masyarakat sudah bisa membibit sendiri dengan kualitas yang jauh lebih baik. Khusus pupuk, selama ini kita memang kesulitan dalam memperolehnya namun kini sudah bisa dibuat sendiri. Ini dampaknya sangat terasa,” ungkapnya.

Dampak lain yang dirasakan dengan semakin berkurangnya ketergantungan pada bahan kimiawi ini adalah kondisi tanah yang semakin subur.

Menurut Mahrizal, Kordinator AgFor Sulawesi Tenggara, kegiatan pendampingan untuk kompos dan pembibitan ini adalah sebuah upaya kolaborasi kemitraan antara AgFor, Bank Indonesia, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gula Raya, dan Pemerintah Daerah Konawe Selatan dalam mencapai terciptanya sistem pertanian dan agroforestri terpadu antara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan.

Desa Aunupe ini sendiri, sebelumnya dikenal sebagai daerah dengan tingkat perambahan hutan dan penebangan kayu secara ilegal yang tinggi. Kebiasaan masyarakat dan pihak dari luar desa mengolah kayu dan budidaya tanaman secara monokultur juga menyebabkan daerah ini rentan pada musim kemarau.

“Situasi ini menggerakkan AgFor untuk memulai suatu kemitraan yang melibatkan berbagai stakeholders untuk berbagi tugas dalam meningkatkan pendapatan petani dan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga fungsi hutan,” ungkapnya.

AgFor, tambah Mahrizal, memang memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan pendapatan petani melalui beberapa pelatihan teknis seperti perbanyakan tanaman, budi daya tanaman, produksi pupuk kompos dan pupuk cair, dan melakukan kunjungan antar petani.

“Dari kolaborasi ini kemajuan tidak hanya dilihat dari adanya rumah kompos yang permanen, tetapi juga adanya kelembagaan petani yang semakin kuat, serta meningkatnya keterlibatan mereka dalam pengolahan hutan produksi.”

Pemerintah daerah sendiri, baik melalui Bappeda dan BP4K, membantu petani secara teknis dan juga membuat perencanaan ke arah desa organik.

“Hasilnya, jika pada tahun 2015, yang merupakan salah satu musim kemarau terpanjang di Indonesia, banyak petani mengalami kegagalan dalam panen maka petani di Desa Aunupe ini ternyata mampu bertahan di musim kemarau dan menjadi teladan di desanya untuk menerapkan sistem kebun campur dan pembibitan di halaman rumah.”

Penulis: Wahyu Chandra (wahyuch@outlook.com)

Sumber: http://www.mongabay.co.id